24Detik.com | Bandar Lampung – Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan skrining HIV sepanjang tahun 2025.
Dari target 30.108 orang yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, realisasi skrining justru mencapai 35.698 orang atau sekitar 115 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menjelaskan bahwa skrining dilakukan terhadap kelompok yang masuk kategori Sasaran Pelayanan Minimal (SPM).
“Skrining dilakukan kepada kelompok yang masuk kategori SPM, di antaranya ibu hamil, penderita tuberkulosis (TBC), penderita infeksi menular seksual (IMS), wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria, pengguna narkoba, serta warga binaan di lembaga pemasyarakatan,” ujar Muhtadi, Selasa (24/2/2026).
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dinkes menemukan sebanyak 333 kasus positif HIV.
“Kelompok ibu hamil menjadi yang paling banyak menjalani skrining. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak,” ucap Muhtadi.
“Kelompok-kelompok ini memang wajib kita lakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan minimal. Dan dalam proses skrining ini kita juga rutin paling banyak di lakukan kepada ibu hamil. Hal ini dilakukan untuk sebagai upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, ” jelasnya.
Bagi pasien yang dinyatakan positif, Dinkes langsung memberikan terapi antiretroviral (ARV). Terapi ini bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh sehingga kualitas hidup pasien tetap terjaga serta risiko penularan dapat ditekan.
“ARV ini fungsinya bukan menyembuhkan, tetapi melemahkan virus sehingga kualitas hidup pasien tetap baik dan penularan bisa ditekan,” katanya.
Saat ini, layanan pengobatan HIV dapat diakses di 31 puskesmas yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinkes juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan organisasi yang fokus pada penanganan HIV/AIDS.
Kerja sama tersebut meliputi penyuluhan, edukasi, hingga pendampingan kepada kelompok berisiko tinggi, termasuk pekerja di tempat hiburan malam dan lingkungan yang dinilai memiliki potensi penularan lebih tinggi.
Muhtadi menegaskan, penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Kami terus melakukan edukasi dan pendekatan kolaboratif agar penularan HIV bisa ditekan dan masyarakat tidak takut untuk melakukan pemeriksaan,” tandasnya.
(red)
