24Detik.com | Metro — Polemik terkait peran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) Wali Kota kembali menjadi sorotan publik. Secara regulasi pemerintahan di Indonesia, tidak terdapat kewajiban mutlak bagi seorang Kepala OPD, termasuk Kadis Kominfo, untuk selalu mendampingi kepala daerah dalam setiap agenda kunker.
Pendampingan tersebut pada prinsipnya mengacu pada asas efisiensi dan relevansi tugas pokok dan fungsi. Kadis Kominfo umumnya hanya diwajibkan hadir apabila agenda kunker berkaitan langsung dengan sektor komunikasi dan informatika, seperti pengembangan Smart City, digitalisasi layanan publik, atau keterbukaan informasi. Sementara untuk kegiatan umum, fungsi dokumentasi dan publikasi dapat diwakilkan kepada bidang terkait seperti Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) atau tim kehumasan.
Namun, kondisi di lapangan memunculkan tanda tanya. Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Dedi Hasmara, diduga justru memanfaatkan dalih pendampingan kunker untuk penggunaan anggaran perjalanan dinas secara berlebihan. Bahkan, muncul informasi bahwa anggaran Advertorial (ADV) media senilai sekitar Rp200 juta dialihkan untuk kebutuhan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Dedi Hasmara mengakui adanya pergeseran anggaran tersebut. Ia menyebut langkah itu dilakukan demi mengutamakan kepentingan kedinasan. “Iya, ada pergeseran anggaran sekitar Rp 200 juta (Atas Perintah Pimpinan) untuk kebutuhan perjalanan dinas, karena menyesuaikan prioritas kegiatan kedinasan,” ujarnya singkat.
Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran, terlebih di tengah pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pergeseran anggaran ini pun menuai kritik dari kalangan insan pers.
Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kota Metro, M.K. Hanafi, S.H., secara tegas meminta Wali Kota Metro untuk mengevaluasi bahkan mengganti Kepala Dinas Kominfo. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pembangunan daerah serta komitmen kemitraan yang selama ini terjalin antara pemerintah dan media.
“Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut. Anggaran untuk media seharusnya tetap diprioritaskan, bukan dialihkan untuk perjalanan dinas. Ini menyangkut transparansi dan kemitraan yang sehat,” tegas Hanafi.
DPC KWRI Kota Metro menilai kebijakan tersebut berpotensi merusak hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers.
Kasus ini pun diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan anggaran tetap transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik.
